RUU Keamanan Serta Ketahanan Siber Sah Diurungkan DPR

DPR dengan sah menggagalkan Perancangan Undang-undang Keamanan serta Ketahanan Siber atau RUU KKS di hari ini, Rabu (30/10/2019).

Merilis dari Tempo.co, Ketua Panitia Spesial RUU KKS, Bambang Wuryanto, menjelaskan perancangan undang-undang ini diurungkan serta tidak dapat diteruskan ke periode seterusnya. Menurut politisi PDIP itu, karena tidak penuhi proses pengerjaan legislasi. Nasibnya tidak dapat di-carry over. So, diawali dari pertama,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ini hari Pemerintah serta DPR sedianya lakukan rapat mengulas RUU KKS. Dalam salinan jadwal yang diterima wartawan, Pansus sedianya mengemukakan pandangan pada pemerintah, diteruskan pandangan pemerintah sampai penyerahan dan bahasan daftar inventarisasi permasalahan (DIM).

Perwakilan pemerintah dalam bahasan RUU KKS ialah Menteri Hukum serta HAM, Menteri Pemanfaatan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi, serta Menteri Komunikasi serta Informatika.  Menurut Bambang, tidak ada satu juga menteri yang ada dalam rapat kerja itu hingga rapat diurungkan serta RUU KKS didrop. Beberapa menteri tidak ada sebab ikuti koalisi yang di pimpin Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Suatu Saat Otak Manusia Bisa Langsung Mengendalikan Elektronik

Pemerintah melakukan koalisi dan semua anggota kabinet. Bermakna ada kondisi yang dipandang penting, so kita harus memahami,” katanya. “(Apa yang penting) Mana kita ketahui? Ya, bertanya Presiden.”  Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar DPR Meutya Hafid menjelaskan partainya menampik bahasan RUU KKS pada tersisa waktu waktu kerja DPR yang tinggal tiga hari. DPR periode 2014-2019 akan habis waktu pekerjaannya pada 1 Oktober 2019.

“Fraksi Golkar tidak menginginkan ada bahasan RUU baru,” katanya lewat pesan singkat.  Mengenai politisi Fraksi Partai Mandat Nasional DPR, Yandri Susanto, juga mengatakan fraksiny atak ingin menetapkan RUU diakhir waktu jabatan. “Dikejar seperti orang dikejar harimau, ya kami tidak sepakat.”  Ketua DPR Bambang Soesatyo pastikan tidak ada pengesahan RUU dalam Rapat Pleno DPR pada Senin kelak, 30 September 2019. Ia menjelaskan jadwal pleno itu ialah penutupan waktu sidang.  “Juga sekaligus pidato perpisahan dari saya,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini hari, Rabu, 30 October 2019.

One Reply to “RUU Keamanan Serta Ketahanan Siber Sah Diurungkan DPR”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *